Kartini Anak Budha atau Tionghwa

Buku ini sebenarnya ingin mengkabarkan tentang tempat ibadah yang tergolong uniq, dan memiliki banyak keajaibannya, yakni klenteng Klenteng Welahan yang berada di Jepara Jawa Tengah. Disamping pembentangan tentang sebuah keajaiban buku ini mengungkap pula, kisah yang unique terkait dengan Raden Ajeng Kartini sang Pelopor emansipasi. Ternyata setelah ditulusur Raden AjengKartini memiliki ikatan erat dengan situs yang magis ini. Bahkan Kartini pernah merasakan daya gaib yang sangat luar biasa dari Klenteng ini. -
Klenteng Welahan memang terkenal sejak dahulu kala, karena disamping mengandung daya magis, klenteng ini memiliki makna historis bagi masyarakat sekitarnya.
Makna pribadi bagi kehidupan Kartini diungkap, ternyata puteri Jepara ini sempat menimba spirit kasih sayang dan pembebasan dri Budhadharma, yakni ajaran Sang Buddha.
Tak seorangpun menyangka, puteri Bupati Jepara Raden Mas Adipati Ario Samingun [1880-1905], yang menjadi pahlawan nasional dan bercita-cita tinggi itu memetik spiritualitas perjuangannya juga dari ajaran Buddha. Kartini memiliki pengalaman pribadi, yakni sebuah pengalaman yang akhirnya justru amat menentukan perjalanan hidupnya.
BUKU-BUKU BUDHA, DAN KEYAKINAN KARTINI
Diantara buku-buku tentang Buddhisme yang sempat dibaca adalah Karangan Henry Fielding. Temuan lain dari buku ini yang mengejutkan ialah, bahwa Kartini sebelum ia memasuki teori tentang Buddhisme ternyata ia telah memasuki kepercayaan tanpa disadari. Dan tanpa sengaja melakukan pengenalan batin dengan patung suci klenteng Hian Thian Siang Tee, Welahan.
Daya sinkretik leluhurnya yang sangat potensial mempengaruhi jiwa Kartini, sehingga sebagai seorang gadis Jawa tanpa ragu-ragu menerima anggapan bbaru dalam dirinya sebagai anak Buddha.
KARTINI ANAK BUDDHA
Bahwa di dalam kehidupan batinnya yang paling dalam, Kartini sebenarnya mengakui akan ke-anak-Buddha-annya. Seperti diketahui, pengakuan Kartini sebagai Anak-Buddha itu bersumber dari pengalaman pribadinya ketika kecil, yaitu ketika penyakitnya menjadi sembuh akibat minum air abu dari patung suci yang berada di klenteng Welahan Jepara Jawa Tengah.
CERITA PENGALAMAN--AKU ANAK TIONGHOA
[Termuat dalam "panggil Aku Kartini Saja," hal. 219-220, Surat 27 Oktober 1902, kepada Nyonya Abendanon].
......."Aku adalah anak Buddha, dan sebutan itu saja sudah cukup jadi alasan bagiku untuk tidak makan daging. Waktu aku masih bocah, aku jatuh sakit keras; para dokter tak sanggup menyembuhkan aku; mereka tak berpengharapan lagi. Maka adalah seorang Tionghoa, yang menjadi sahabat aku. Orang tua kami menerima tawaran itu dan sembuhlah aku. Obat-obatan orang-orang terpelajar itu tiada dapat menolong aku, tapi "perdukunan" itu ternyata dapat. Ia sembuhkan aku hanya dengan jalan memberi aku minum abu sesaji yang dipersembahkan kepada sebuah patung Tionghoa. Karena minum itulah aku menjadi anak suci Tionghoa itu, yaitu Santik-Kong dari Welahan.
Data buku
JUDUL: Kartini Anak Buddha Klenteng Welahan Dan Keajaibannya
PENULIS: Hoo Sing Hee - Gan KH- Jo. Priastana
PENERBIT:Yayasan Yasodhara Puteri, Jakarta. Jl. Aster I/15 Bekasi Barat [17133]. Telp> 021-8862176
ISBN: 979-98167-6-9
TEBAL: 60 halaman: 11,5 x 18 cm
CETAKAN: I-April 2005
Copy Posting Waroeng Buku, Djoko AW http://djokoawcollection.blogspot.com/2009/04/kartini-anak-buddha.html

Pendidikan Gratis

Belakangan iklan program pendidikan gratis memenuhi slot iklan di televisi. Sebagaimana iklan, serba indah dan sedap dipandang. Menghasut pikiran dan membuai kita ke alam mimpi. Melayang jauh dari realita. Tidaklah sulit menebak target sesungguhnya dari iklan tersebut.
Pemerintah membuat iklan pendidikan gratis hingga SMP. Maka masyarakat berpikir tidak lagi perlu keluar uang untuk biaya sekolah. Ternyata pemahaman itu keliru besar. Mendiknas Bambang Sudibyo mengatakan, "Kalau pun ada sekolah/pendidikan dasar gratis, yang digratiskan itu biaya operasional, sedangkan biaya di luar itu tetap jadi beban orangtua."
Lho, lain iklan lain kenyataan...Maklum iklan tersebut dalam rangka tebar pesona jelang pemilihan presiden mendatang. Laughing Tapi kemudian malah berubah menjadi tebar ranjau...
Pendidikan gratis berarti sekolah tidak boleh memungut iuran dari orang tua murid. Akibatnya adalah kebingungan di pihak sekolah dalam mencari tambahan dana. Belum lagi sekolah juga harus siap jika sewaktu-waktumendapat audit pengguanaan dana BOS/BOP. Maklum (lagi) selama ini pengelolaan dana pendidikan belum transparan dan diduga sarat potensi korupsi.
Program sekolah gratis memang masih banyak bermasalah. Di satu sisi pemerintah melarang sekolah menarik iuran dari orang tua murid. Namun sekolah merasa dana BOS dan BOP yang dikucurkan belum mencukupi. Khususnya untuk dana kesejahteraan guru dan kegiatan ekstra kurikuler.
Sayangnya kemudian sekolah terpaksa memangkas pos pengeluaran yang sebenarnya penting untuk mendongkrak kualitas pendidikan seperti kegiatan ekstra kurikuler. Hal tersebut juga berdampak pada semangat para guru untuk mengembangkan metode pembelajaran dan meningkatkan kualitas anak didik.
Ada juga yang mengkritik kebijakan pendidikan gratis ini sebagai tidak mendidik. Karena membiasakan masyarakat kita gemar yang gratisan. Selain itu tidak membiasakan rakyat untuk berjuang untuk mendapatkan hasil. Taken for granted...Bahkan Gubernur Jateng, Bibit Waluyo, pernah mengatakan, "Pendidikan gratis itu tidak ada". Beliau lebih setuju dengan pendidikan murah, daripada pendidikan gratis yang selama ini digembar-gemborkan.
Namun demi meningkatkan citra menjelang pilpres, iklan program pendidikan gratis ini tetap jalan terus. Program yang populer dan egaliter ini memang amat gurih dijadikan komoditas politik. Nyaris tidak ada partai yang tidak memasang program ini dalam sebagai jualan selama kampanye. Sepertinya ini juga akan berulang pada pilpres nanti.
Masing-masing pihak akan mengklaim sebagai yang peduli pada pendidikan dan telah berjuang mati-matian untuknya. Saya masih ingat beberapa waktu lalu di Jakarta banyak spanduk dari sebuah partai yang seolah-olah mengklaim program pendidikan gratis sebagai prestasi partai tersebut. Namun akhirnya diturunkan setelah mendapat banyak protes dari parpol lainnya.
Seolah-olah para politikus itu ingin mengatkan bahwa,"pendidikan gratis itu ada karena saya". Padahal itu adalah amanat dari UUD'45 yang bahkan dalam pasal 31 ayat 2 amandemen ke 4 dengan tegas mengatakan, "Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya." (Heryanto)

Politik Politik

Goenawan Muhammad
DI bilik suara itu aku tertegun: di sini aku sendiri, satu di antara jutaan suara lain, satu noktah di dalam arus 170 juta manusia, mungkin patahan bisik yang tak akan terdengar. Ini sebuah pemilihan umum; statusku: sebuah angka.
Di ruang yang sempit itu, beberapa menit aku menatap lembar-lembar kertas yang diberikan kepadaku. Sederet gambar. Sejumlah nama. 99% tak kukenal. Kalau ada yang kukenal, ia terasa berjarak dari diriku. Tak ada nama partai dan orang yang tercantum yang menggerakkan hati saya. Tak ada ada dorongan kesetiaan yang akan membuat aku dengan gigih memilih sambil berkata pelan tapi bangga, di bilik itu, "Partaiku, wakilku!".
Aku tertegun: apa aku, apa mereka? Partai-partai itu sehimpun penanda yang tampaknya tak berkaitan dengan yang ditandai; mungkin bahkan tak ada sama sekali yang mereka tandai. Yang jelas, mereka tak membuatku mati-matian ingin mengisikan makna, dengan seluruh keyakinan, ke dalam penanda kosong itu.
Tapi aku mencontreng, aku memilih. Dengan demikian aku mengubah diriku jadi satu satuan numerik, sebuah unsur dalam sebuah ritus kolektif. Dan dengan demikian pula aku termasuk, tergabung, ke dalam sesuatu yang tak pernah, dan mungkin sekali tak akan, jadi bagian hidupku.
Jangan-jangan seluruh ritus ini, setidaknya di tahun 2009 ini, adalah sebuah alienasi. Aku bayangkan mungkin yang serupa terjadi di sebuah pabrik: seorang buruh mengerahkan seluruh tubuhnya dan mencucurkan keringatnya untuk sebilah gunting atau sepasang sepatu, dan pada saat itu juga berubah: ia hanya jadi tenaga-kerja-sebagai-komoditi; ia tak berkaitan lagi dengan buah tangannya sendiri. Ia terasing.
Aku pun ke luar dari bilik suara, aku melangkah meninggalkan TPS, dan tak merasa amat peduli mana yang akan menang dan yang akan kalah dalam pertandingan lima tahun sekali ini. Ada jarak antara aku dan ritus itu. Saling tak kenal lagi, saling terasing. Mungkin inilah yang aku alami: politik yang telah mati.
Di rumah aku baca lagi bab-bab yang berat dari buku Kembalinya Politik, yang ditulis beberapa pemikir politik mutakhir Indonesia, dengan pengantar Rocky Gerung, sebuah buku yang dipersembahkan kepada A. Rahman Tolleng, seorang aktivis yang tak kunjung reda kesetiaannya kepada politik.
Tapi di sini, "politik" berarti politik-sebagai-perjuangan, "politik-P". Bukan politik yang telah mati. Bukan politik-sebagai-ritus, "politik-R".
"Politik-R" adalah politik yang tercetak dalam gambar-gambar di lembaran kartu suara 2009 itu. "Politik-R" datang karena ritus adalah repetisi yang diwajibkan dan disepakati. Repetisi bisa membawa daya magis, seperti mantra yang berkali-kali dirapal, tapi juga sebaliknya: bahkan sembahyang yang suatu ketika khusyuk juga bisa kehilangan rasa ketika dilakukan berulang-ulang.
Kita bisa juga mengatakan, "politik-R" adalah politik tanpa la passion du réel -- untuk memakai kata-kata Alain Badiou, pemikir yang banyak dikutip dalam Kembalinya Politik.
Tanpa passion, tak ada gairah. Tanpa gairah untuk bersua dan memasuki le réel, berarti tak ada tekad untuk membuka diri kepada yang paling tak terduga. Le réel ada dalam tubuh kita, di bawah-sadar kita, dalam relung gelap kebersamaan kita: wilayah Antah Berantah yang tak terjaring dalam "pengetahuan", tak tercakup dalam bahasa, tak dapat diatur dalam tata simbolik. Di sanalah segala rencana dan doktrin terbentur.
Tapi justru sebab itu, politik adalah perjuangan. "Politik-P", adalah laku yang militan, karena ada keberanian mempertaruhkan nasib, menabrak apa yang sudah pasti untuk sesuatu yang belum. Tapi perjuangan itu memanggil aku, melibatkan diriku, bahkan perjuangan itulah yang menjadikan aku sebagai subyek -- bukan badan pasif yang datang ke kotak suara dan pergi dengan rasa asing kepada apa yang dilakukannya sendiri.
"Politik-P" itu pernah terjadi ketika Indonesia diproklamasikan merdeka, 17 Agustus 1945, atau ketika para pemuda melawan Tentara Sekutu di Surabaya, 10 November 1945, atau ketika para mahasiswa menantang rezim Orde Baru dan tanpa senjata menduduki Parlemen sampai Suharto terdesak mundur.
Tentu, kejadian itu jarang. Selalu datang "politik-R" menggantikannya. Tapi yang menyebabkan aku merasa terasing di tahun 2009 bukan semata-mata "politik-R" yang tak terelakkan. Di atas saya katakan, tanda gambar dan nama politisi itu tak menandai apa-apa - tapi mungkin saya keliru. Mereka sebenarnya sebuah simptom. Mereka gejala dua nihilisme yang bertentangan.
Nihilisme pertama menampik politik sebagai proses kebenaran - karena kebenaran dianggap tak perlu. Hampir semua partai didirikan bukan karena ada satu subyek kolektif yang tergerak oleh keyakinan tentang yang benar dan yang tidak. Bahkan beberapa partai bukanlah "partai politik" (yang mengandung "kebersamaan"), melainkan "partai palangki": dibuat hanya untuk jadi tempat mengusung sang pemimpin.
Nihilisme kedua juga menampik politik sebagai proses kebenaran. Tapi ia berbeda dari nihilisme pertama. Bagi para pelakunya, kebenaran ada, tapi bukan sebuah proses. Kebenaran sudah selesai. Tak ada pengakuan, apalagi gairah, akan le réel. Maka tak ada celah bagi yang baru, yang tak terduga-duga, yang lain.
Di sini pun sebenarnya yang terjadi hanya pengulangan. Sebab para pak turut dogma bukanlah orang yang berjuang. Perjuangan dalam arti sebenarya melawan kebekuan dan represi, juga dalam pikiran sendiri.
Sekian puluh tanda dan nama, dua nihilisme…
Di tengah itu, bagaimana aku tak akan terasing? Bagaimana aku tak akan merasa diri hanya sebuah angka kurus di bilik suara, jari penyontreng yang sebentar lagi akan ditelan ritus 170 juta manusia?
(Tulisan ini adalah Catatan Pinggir di Majalah Tempo edisi 13 April 2009)